Postingan

Novel Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya Oleh Politikus PDIP, Dewi Ambarwati

Gambar
Mantan Penyidik KPK Novel Baswedan dilaporkan oleh Dewi Ambarwati ke Polda Metro Jaya terkait penyebaran berita bohong perkara penyakit yang diderita lantaran penyiraman air keras yang diterimannya . Dewi melaporkan Novel dengan Pasal 26 ayat (2) junto Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 A ayat (1) UU RI No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Pasal 26 (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Pasal 45A (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Rekayasa Kasus Penyerangan Novel Baswedan

Kelanjutan dari kasus penyiraman air keras kepada mantan ketua KPK Novel Baswedan sampai saat ini belum menemui titik terang. Penyerangan ini pun disebut-sebut berkaitan dengan kasus-kasus yang tengah ditangani oleh Novel Baswedan saat dirinya tengah menjabat sebagai Ketua KPK saat itu. Kemudian muncul tudingan bahwan kasus penyerangan tersebut hanyalah sebuah rekayasa berdasarkan cuplikan video yang memperlihatkan bawa Novel sebenarnya dapat melihat. Melalui kuasa hukumnya Novel menjelaskan bahwa video yang beredar tersebut diambil dalam kurun waktu April-Juli 2017 dan saat itu dirinya belum menjalani operasi osteo odonto keratoprosthesis untuk menumbuhkan sel baru pada jaringan yang sudah mati. Kondisi mata novel yang terlihat rusak seperti saat ini merupakan hasil setelah melakukan operasi tersebut. Sebelum dilakukan operasi mata Novel terlihat seperti tidak sakit bahkan tidak merah dan bening seperti kelereng, namun sebenarnya selnya sudah banyak yang rusak dan pengelihatan t
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Vonis Bebas Sofyan Basir

Sofyan Basir yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT PLN ditetapkan sebgai tersangka oleh KPK atas kasus korupsi kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Sofya diduga ikut terlibat didalam kasus tersebut dengan menerima suap bersamaan dengan tersangka lain yaitu Eni Maulani Saragih Wakil Ketua DPR Komisi VII dan politikus Golkar Idrus Marham. Kasus ini bermula dengan penetapan Eni sebagai tersangka korupsi pembangunan PLTU Riau-1 pada tanggal 14 Juli 2018 diikuti dengan penetapan tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural oleh Komisi antirasuah. KPK pun melakukan pengembangan kasus dan melakukan penggeledahan pada rumah sofyan, kantor PLN dan kantor PJB Indonesia Power dan didapatkan beberapa barang bukti. KPK kemudian memanggil Sofyan untuk menjadi saksi tersangka Kotjo, dengan dugaan bahwa Sofyan menunjuk perusahaan Blackgold Natural Resouces Limited secara langsung untuk mengerjakan proyek PLTU Riau-1. Sofyan mengatakan bahwa pe
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Jika Saja Pejabat Berorganisasi Seperti Kami Mahasiswa Beroganisasi

Pada sidang tindak pidana yang diaksanakan di Pendadilan Negri Tipikor (31/10/2019), Jaksa KPK memaparkan bagaimana Wawan mengontrol anggaran dana Dinas Kesehatan Kota Banten sehingga dapat dikorupsi. Dengan bantuan kakanya, Ratu Atut yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Banten, Wawan berhasil menjalin kerjasama secara bebas dengan dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Djadja Buddy Suhardja. Djadja diminta untuk menandatangani surat loyalitas terhadap Ratu Atut saat akan dipromosikan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Wawan bersama Djadja bekerjasama dalam pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi banten pada tahun 2012. Mulai dari pengusulan anggaran hingga menentukan perusahaan yang akan memenangkan tender pengadaan alat keehatan tersebut. Saat masa awal-awal jabatan di organisasi, kegiatan dimulai dengan menyusun rencana kegiatan (Agenda maupun Proker )selama periode jabatan berlangsung. Setelah itu dilanjutkan dengan menyusun anggaran setiap
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Tahapan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Gambar
source : https://www.freepik.com/free-photo/woman-with-colorful-shopping-bags_4636088.htm#page=1&query=shopping%20bag&position=4 Pada awal masa jabatan, pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah akan melakukan perancangan keuangan tahunan untuk negara atau daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dirancang untuk menetapkan keuangan daerah secara tahunan. Artikel ini akan membahas tahapan penyusunan APBD, fungsi dari APBD dan sumber pendapatan asli daerah. Penyusunan APBD terdiri dari beberapa tahapan dan semuanya telah diatur di dalam Pasal 73 UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pasal 73 (1) Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. (2) DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah membahas Rancangan APBD yang disampaikan dalam rangka mendapatkan persetujuan. (3) Rancangan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dituangkan
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Memaknai Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928

Sumpah pemuda menjadi moment skral dan memiliki makna yang besar bagi sejarah bangsa Indonesia dimana ikrar sumpah pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia dan para pemuda berkumpul untuk mempromosikan pemikiran akan penyatuan Indonesia, yakni Ikrar bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Beragamnya etnis, agama, derah serta bahasa di Indonesia disatukan dengan ikrar sumpah pemuda yang membuktikan bahwa perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia dapat disatukan dengan bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu : Indonesia dan sebagai perwujudan semboyan indonesia Bhinneka Tunggal Ika, "berbeda-beda tetapi tetap satu". Isi Sumpah Pemuda: Pertama Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan susunan panitia Kongres Pemud
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Siapa Mentri Baru Jokowi-Ma'ruf ?

Senin, 21 Oktober 2019 Tepat sehari setelah pelantikan presiden jokowi dan wakil presiden Ma'ruf Amin , bebrapa tokoh diundang ke Istana yang disebut-sebut akan mengisi posisi mentri di kabinet kerja jilid II ini. Nama yang tidak asing bagi kalian pengikut setia dunia start-up, Nadiem Makarim. Sebelumnya Nadiem menjabat sebagai CEO Go-Jek dan mengundurkan diri setelah ditawari posisi mentri oleh Presiden Jokowi. Hari ini dengan menggunakan baju putih Nadiem Makarim tiba di Istana negara dan saat diwawancarai oleh wartawan yang hadir Nadiem mengaku diajak Presiden Jokowi membicarakan reformasi birokrasi, pengembangan SDM, peningkatan investasi dan lainnya. " .. saya telah diminta untuk bergabung kabinet pak presiden Presiden mempercayakan saya dengan tanggung jawab ini dan saya menerima..". Kemudian Nadiem menuturkan bahwa kita siap maju kedepan dan siap berinovasi. Masalah posisi spesifiknya nadiem enggan untuk menyebutkannya dikarenakan hal tersebut merupakan hak pr
Posting Komentar
Baca selengkapnya