Memaknai Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928

Sumpah pemuda menjadi moment skral dan memiliki makna yang besar bagi sejarah bangsa Indonesia dimana ikrar sumpah pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia dan para pemuda berkumpul untuk mempromosikan pemikiran akan penyatuan Indonesia, yakni Ikrar bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu.

Beragamnya etnis, agama, derah serta bahasa di Indonesia disatukan dengan ikrar sumpah pemuda yang membuktikan bahwa perbedaan yang ada pada bangsa Indonesia dapat disatukan dengan bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu : Indonesia dan sebagai perwujudan semboyan indonesia Bhinneka Tunggal Ika, "berbeda-beda tetapi tetap satu".

Isi Sumpah Pemuda:
Pertama
Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
Kedua Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Ketiga Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Dengan susunan panitia Kongres Pemuda II dalam buku Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan (2009) sebagai berikut:
Ketua: Sugondo Djojopuspito (PPPI)
Wakil Ketua: R.M. Joko Marsaid (Jong Java)
Sekretaris: Muhammad Yamin (Jong Sumatranen Bond)
Bendahara: Amir Sjarifudin (Jong Bataks Bond)
Pembantu I: Johan Mohammad Cai (Jong Islamieten Bond)
Pembantu II: R. Katjasoengkana (Pemuda Indonesia)
Pembantu III: R.C.I. Sendoek (Jong Celebes)
Pembantu IV: Johannes Leimena (Jong Ambon)
Pembantu V: Mohammad Rochjani Su'ud (Pemuda Kaum Betawi)

Sejarah Sumpah Pemuda dapat dijadikan sebagai gagasan baru untuk para pemuda di Indonesia untuk mencapai aktualisasi diri dan membawa Bangsa Indonesia menuju kearah perubahan yang lebih baik dengan meningkatkan rasa toleransi pada society. Istilah kepemudaan telah diatur didalam undang-undang Negara Republik Indonesia yaitu, pada pasal 1 No. 40 tahun 2009 UU tentang Kepemudaan pemuda diartikan sebagai warga negara indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh)tahun.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tahapan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Gambar
source : https://www.freepik.com/free-photo/woman-with-colorful-shopping-bags_4636088.htm#page=1&query=shopping%20bag&position=4 Pada awal masa jabatan, pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah akan melakukan perancangan keuangan tahunan untuk negara atau daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dirancang untuk menetapkan keuangan daerah secara tahunan. Artikel ini akan membahas tahapan penyusunan APBD, fungsi dari APBD dan sumber pendapatan asli daerah. Penyusunan APBD terdiri dari beberapa tahapan dan semuanya telah diatur di dalam Pasal 73 UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pasal 73 (1) Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. (2) DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah membahas Rancangan APBD yang disampaikan dalam rangka mendapatkan persetujuan. (3) Rancangan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dituangkan
Baca selengkapnya

Aksi Reformasi Mahasiswa Indonesia

Gambar
Dalam rilis pers  yang dikeluarkan oleh BEM UI (20/09), hasil perjanjian yang dicapai dari perundingan  dan negosiasi dengan pihak Sekjen DPR RI dalam Aksi Reformasi(19/09) adalah: 1. Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan Dewan DPR RI dan seluruh anggota. 2. Sekjen DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan 19 September 2019, dosen atau akademisi serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara di setiap perancangan UU lainnya yang belum disahkan. 3. Sekjen DPR menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi UU KPK dengan DPR penolakan revisi UU KPK dan RKUHP dengan DPR serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal 24 September 2019. 4. Sekjen DPR akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota Dewan untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba dan RKUHP dalam kurun waktu empat hari ke
Baca selengkapnya

Silang Pendapat Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual

Pada artikel ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait hukum kebiri dari artikel  ilmu hukum  pada post sebelumnya dikarenakan topik tersebut sedang ramai dibahas dan terdapat pertentangan akan hukuman tersebut. Agar mengetahui apa itu hukum kebiri dan bagaimana tanggapan para ahli maka jangan lupa untuk membaca artikel hingga akhir. Kehidupan bernegara erat kaitannya dengan hukum, yang kemudian digunakan untuk melindungi tiap-tiap warga negara yang bertempat tinggal di negara tersebut dan mengatur aktivitas yang terjadi di dalam suatu negara agar terciptanya ketertiban. Dalam prakteknya hukum meliputi berbagai bidang sebagai contoh yaitu Hukum Hak Asasi Manusia. Kasus yang baru-baru ini sedang ramai dibicarakan masyarakat Indonesia adalah mengenai hukum kebiri kimia yang dinilai menentang hak asasi manusia. Berikut ini kami bahas bagaimana pendapat ahli terkait hukuman kebiri yang berhubungan dengan HAM dan eksekusi sanksi kebiri. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai
Baca selengkapnya