Novel Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya Oleh Politikus PDIP, Dewi Ambarwati


Mantan Penyidik KPK Novel Baswedan dilaporkan oleh Dewi Ambarwati ke Polda Metro Jaya terkait penyebaran berita bohong perkara penyakit yang diderita lantaran penyiraman air keras yang diterimannya. Dewi melaporkan Novel dengan Pasal 26 ayat (2) junto Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 A ayat (1) UU RI No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Pasal 26
(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan
atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan
Undang-Undang ini.
Pasal 45A
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 14.
(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan
sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman
penjara setinggitingginya sepuluh tahun. 

Dewi beralasan bahwa ada beberapa hal yang janggal dari peristiwa penyerangan tersebut. Mulai dari hasil rekaman CCTV, bentuk luka, kepala yang diperban namun mata Novel yang terluka. Dewi menuturkkan saat disiram air keras kulit wajah seharusnya juga ikut terluka, tidak hanya mata saja.

Dewi juga mencurigai saat Novel berada di rumah sakit, sebab hanya wajah Novel yang diperban namun matanya tidak. Dirinya bahkan menduga mata kiri Novel menggunakan softlens. Dewi pun meragukan hasil rekam medis Novel Baswedan selama di rawat di Singapura, dirinya meminta tim dokter independen dari Indonesia untuk ikut mengecek.

Bukti yang dibawa dewi saat melaporkan Novel ke Polda Metro Jaya adalah rekaman video saat Novel berada di rumah sakit di Singapura, rekaman kejadian penyiraman, rekaman saat Novel keluar dari rumah sakit, hingga foto-foto Novel yang diperban dibagian kepala dan hidung.

Referensi : Tirto.id
Image source : freepik

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tahapan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Gambar
source : https://www.freepik.com/free-photo/woman-with-colorful-shopping-bags_4636088.htm#page=1&query=shopping%20bag&position=4 Pada awal masa jabatan, pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah akan melakukan perancangan keuangan tahunan untuk negara atau daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dirancang untuk menetapkan keuangan daerah secara tahunan. Artikel ini akan membahas tahapan penyusunan APBD, fungsi dari APBD dan sumber pendapatan asli daerah. Penyusunan APBD terdiri dari beberapa tahapan dan semuanya telah diatur di dalam Pasal 73 UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pasal 73 (1) Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. (2) DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah membahas Rancangan APBD yang disampaikan dalam rangka mendapatkan persetujuan. (3) Rancangan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dituangkan
Baca selengkapnya

Aksi Reformasi Mahasiswa Indonesia

Gambar
Dalam rilis pers  yang dikeluarkan oleh BEM UI (20/09), hasil perjanjian yang dicapai dari perundingan  dan negosiasi dengan pihak Sekjen DPR RI dalam Aksi Reformasi(19/09) adalah: 1. Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan Dewan DPR RI dan seluruh anggota. 2. Sekjen DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan 19 September 2019, dosen atau akademisi serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara di setiap perancangan UU lainnya yang belum disahkan. 3. Sekjen DPR menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi UU KPK dengan DPR penolakan revisi UU KPK dan RKUHP dengan DPR serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal 24 September 2019. 4. Sekjen DPR akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota Dewan untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba dan RKUHP dalam kurun waktu empat hari ke
Baca selengkapnya

Silang Pendapat Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual

Pada artikel ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait hukum kebiri dari artikel  ilmu hukum  pada post sebelumnya dikarenakan topik tersebut sedang ramai dibahas dan terdapat pertentangan akan hukuman tersebut. Agar mengetahui apa itu hukum kebiri dan bagaimana tanggapan para ahli maka jangan lupa untuk membaca artikel hingga akhir. Kehidupan bernegara erat kaitannya dengan hukum, yang kemudian digunakan untuk melindungi tiap-tiap warga negara yang bertempat tinggal di negara tersebut dan mengatur aktivitas yang terjadi di dalam suatu negara agar terciptanya ketertiban. Dalam prakteknya hukum meliputi berbagai bidang sebagai contoh yaitu Hukum Hak Asasi Manusia. Kasus yang baru-baru ini sedang ramai dibicarakan masyarakat Indonesia adalah mengenai hukum kebiri kimia yang dinilai menentang hak asasi manusia. Berikut ini kami bahas bagaimana pendapat ahli terkait hukuman kebiri yang berhubungan dengan HAM dan eksekusi sanksi kebiri. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai
Baca selengkapnya