Novel Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya Oleh Politikus PDIP, Dewi Ambarwati


Mantan Penyidik KPK Novel Baswedan dilaporkan oleh Dewi Ambarwati ke Polda Metro Jaya terkait penyebaran berita bohong perkara penyakit yang diderita lantaran penyiraman air keras yang diterimannya. Dewi melaporkan Novel dengan Pasal 26 ayat (2) junto Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 14 A ayat (1) UU RI No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Pasal 26
(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan
atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan
Undang-Undang ini.
Pasal 45A
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 14.
(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan
sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman
penjara setinggitingginya sepuluh tahun. 

Dewi beralasan bahwa ada beberapa hal yang janggal dari peristiwa penyerangan tersebut. Mulai dari hasil rekaman CCTV, bentuk luka, kepala yang diperban namun mata Novel yang terluka. Dewi menuturkkan saat disiram air keras kulit wajah seharusnya juga ikut terluka, tidak hanya mata saja.

Dewi juga mencurigai saat Novel berada di rumah sakit, sebab hanya wajah Novel yang diperban namun matanya tidak. Dirinya bahkan menduga mata kiri Novel menggunakan softlens. Dewi pun meragukan hasil rekam medis Novel Baswedan selama di rawat di Singapura, dirinya meminta tim dokter independen dari Indonesia untuk ikut mengecek.

Bukti yang dibawa dewi saat melaporkan Novel ke Polda Metro Jaya adalah rekaman video saat Novel berada di rumah sakit di Singapura, rekaman kejadian penyiraman, rekaman saat Novel keluar dari rumah sakit, hingga foto-foto Novel yang diperban dibagian kepala dan hidung.

Referensi : Tirto.id
Image source : freepik

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Aksi Reformasi Mahasiswa Indonesia

Gambar
Dalam rilis pers  yang dikeluarkan oleh BEM UI (20/09), hasil perjanjian yang dicapai dari perundingan  dan negosiasi dengan pihak Sekjen DPR RI dalam Aksi Reformasi(19/09) adalah: 1. Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan Dewan DPR RI dan seluruh anggota. 2. Sekjen DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan 19 September 2019, dosen atau akademisi serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara di setiap perancangan UU lainnya yang belum disahkan. 3. Sekjen DPR menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi UU KPK dengan DPR penolakan revisi UU KPK dan RKUHP dengan DPR serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal 24 September 2019. 4. Sekjen DPR akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota Dewan untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba dan RKUHP dalam kurun waktu empat hari ke
Baca selengkapnya

Jika Saja Pejabat Berorganisasi Seperti Kami Mahasiswa Beroganisasi

Pada sidang tindak pidana yang diaksanakan di Pendadilan Negri Tipikor (31/10/2019), Jaksa KPK memaparkan bagaimana Wawan mengontrol anggaran dana Dinas Kesehatan Kota Banten sehingga dapat dikorupsi. Dengan bantuan kakanya, Ratu Atut yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Banten, Wawan berhasil menjalin kerjasama secara bebas dengan dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Djadja Buddy Suhardja. Djadja diminta untuk menandatangani surat loyalitas terhadap Ratu Atut saat akan dipromosikan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Wawan bersama Djadja bekerjasama dalam pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi banten pada tahun 2012. Mulai dari pengusulan anggaran hingga menentukan perusahaan yang akan memenangkan tender pengadaan alat keehatan tersebut. Saat masa awal-awal jabatan di organisasi, kegiatan dimulai dengan menyusun rencana kegiatan (Agenda maupun Proker )selama periode jabatan berlangsung. Setelah itu dilanjutkan dengan menyusun anggaran setiap
Baca selengkapnya

Urgensi Perppu KPK : Satu-satunya Solusikah?

Indonesia saat ini menghadapi persoalan korupsi, lantas sudah puluhan tahun panitia (untuk menangani korupsi) yang dibentuk namun gagal. KPK yang dibentuk pada pemerintahan Presiden Ke-5  Megawati Soekarno Putri, terbukti berhasil menangkap banyak 'kakap-kakap' partai politik dan sebagainya yang tidak pernah terjadi di Negara Manapun. Sehingga hal ini menimbulkan kepercayaan. Prof. Emil Salim : "Isi RUU KPK keliru, yang intinya melemahkan kpk. tidak ada instansi dari pemerintah yang sejak reformasi sesukses KPK. Ketua MK DPD DPR partai. Hal ini dilakukan KPK kepada oknum-oknum partai politik yang hanya KPK berani berbuat. Oleh karena itu setiap usaha yang dilakukan untuk memperlemah KPK dianggap melawan garis kebijakan presiden yang ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jika KPK berhasil memberantas Korupsi mengapa KPK diperlemah? mengapa dibutuhkan dewan penasihat?" Seluruh partai pengusung presiden adalah omong kosong, tidak ada yang mendukung K
Baca selengkapnya