Pasal Kontroversial RUU KUHP

Terkait Aksi Reformasi yang berlangsung Senin 23 September kemarin merupakan buntut dari  RUU KUHP dan UU KPK yang dikerjakan oleh DPR RI. Dalam perundingan dan negosiasi dengan Sekjen DPR pada Kamis, 19 September 2019 telah disepakati 4 poin perjanjian yang berisi:
1. Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan
disampaikan kepada pimpinan Dewan DPR RI dan seluruh anggota.
2. Sekjen DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir
dalam pertemuan 19 September 2019, dosen atau akademisi serta masyarakat sipil
untuk hadir dan berbicara di setiap perancangan UU lainnya yang belum disahkan.
3. Sekjen DPR menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat
pertemuan dalam hal penolakan revisi UU KPK dengan DPR penolakan revisi UU
KPK dan RKUHP dengan DPR serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal 24
September 2019.
4. Sekjen DPR akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota Dewan untuk
tidak mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba dan
RKUHP dalam kurun waktu empat hari ke depan.

Beberapa pasal yang kontroversial dalam RUU KUHP adalah sebagai berikut :
1. Pelanggaran Adat (Pasal 2)
pelanggar hukum kewajiban adat di masyarakat dapat dipidana
2. Pengekangan Kebebasan Pers & Berpendapat ( Psala 218, 219, 220, 241, 247, 262, 263, 305, 354, 440, & 444)
Salah satunya: Wartawan atau netizen yang dianggap menghina Presiden/Wapres terancam hukuman pidana.
3. Santet (Pasal 252)
ancaman pidana mengenai santet akan cukup sulit untuk dibuktikan
4. Unggas berkeliaran (Pasal  278)
membiarkan unggas ternak berkeliaran di kebun/lahan yang baru ditanami milik orang lain dapat didenda sebanyak Rp 10 juta.
5. Penistaan agama (Pasal 304)
pelaku penodaan agama dapa dipidana 5 tahun penjara
6. Alat kontrasepsi (Pasal 414 &416)
orangtua sengaja perlihatkan alat kontrasepsi di depan anak didenda Rp 1 juta
7. Perzinahan (Pasal 417 & 419)
perempuan menginap dengan lawan jenis untuk menghemat biaya terancam pidana
8. Aborsi Kandungan (Pasal 251, 470, 471 & 472)
sengaja gugurkan kandungann termasuk korban perkosaan bisa dipidana penjara
9. Gelandangan (Pasal 432)
wanita pekerja pulang malam hari & terlunta-lunta hingga dianggap gelandangan dikenai denda Rp 1 juta.
10. Korupsi (Pasal 602)
koruptor terancam pidana minimal 2 tahun dan denda paling banyak kategori 4

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Aksi Reformasi Mahasiswa Indonesia

Gambar
Dalam rilis pers  yang dikeluarkan oleh BEM UI (20/09), hasil perjanjian yang dicapai dari perundingan  dan negosiasi dengan pihak Sekjen DPR RI dalam Aksi Reformasi(19/09) adalah: 1. Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan Dewan DPR RI dan seluruh anggota. 2. Sekjen DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan 19 September 2019, dosen atau akademisi serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara di setiap perancangan UU lainnya yang belum disahkan. 3. Sekjen DPR menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi UU KPK dengan DPR penolakan revisi UU KPK dan RKUHP dengan DPR serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal 24 September 2019. 4. Sekjen DPR akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota Dewan untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba dan RKUHP dalam kurun waktu empat hari ke
Baca selengkapnya

Jika Saja Pejabat Berorganisasi Seperti Kami Mahasiswa Beroganisasi

Pada sidang tindak pidana yang diaksanakan di Pendadilan Negri Tipikor (31/10/2019), Jaksa KPK memaparkan bagaimana Wawan mengontrol anggaran dana Dinas Kesehatan Kota Banten sehingga dapat dikorupsi. Dengan bantuan kakanya, Ratu Atut yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Banten, Wawan berhasil menjalin kerjasama secara bebas dengan dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Djadja Buddy Suhardja. Djadja diminta untuk menandatangani surat loyalitas terhadap Ratu Atut saat akan dipromosikan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Wawan bersama Djadja bekerjasama dalam pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi banten pada tahun 2012. Mulai dari pengusulan anggaran hingga menentukan perusahaan yang akan memenangkan tender pengadaan alat keehatan tersebut. Saat masa awal-awal jabatan di organisasi, kegiatan dimulai dengan menyusun rencana kegiatan (Agenda maupun Proker )selama periode jabatan berlangsung. Setelah itu dilanjutkan dengan menyusun anggaran setiap
Baca selengkapnya

Urgensi Perppu KPK : Satu-satunya Solusikah?

Indonesia saat ini menghadapi persoalan korupsi, lantas sudah puluhan tahun panitia (untuk menangani korupsi) yang dibentuk namun gagal. KPK yang dibentuk pada pemerintahan Presiden Ke-5  Megawati Soekarno Putri, terbukti berhasil menangkap banyak 'kakap-kakap' partai politik dan sebagainya yang tidak pernah terjadi di Negara Manapun. Sehingga hal ini menimbulkan kepercayaan. Prof. Emil Salim : "Isi RUU KPK keliru, yang intinya melemahkan kpk. tidak ada instansi dari pemerintah yang sejak reformasi sesukses KPK. Ketua MK DPD DPR partai. Hal ini dilakukan KPK kepada oknum-oknum partai politik yang hanya KPK berani berbuat. Oleh karena itu setiap usaha yang dilakukan untuk memperlemah KPK dianggap melawan garis kebijakan presiden yang ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jika KPK berhasil memberantas Korupsi mengapa KPK diperlemah? mengapa dibutuhkan dewan penasihat?" Seluruh partai pengusung presiden adalah omong kosong, tidak ada yang mendukung K
Baca selengkapnya