Pasal Kontroversial RUU KUHP

Terkait Aksi Reformasi yang berlangsung Senin 23 September kemarin merupakan buntut dari  RUU KUHP dan UU KPK yang dikerjakan oleh DPR RI. Dalam perundingan dan negosiasi dengan Sekjen DPR pada Kamis, 19 September 2019 telah disepakati 4 poin perjanjian yang berisi:
1. Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan
disampaikan kepada pimpinan Dewan DPR RI dan seluruh anggota.
2. Sekjen DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir
dalam pertemuan 19 September 2019, dosen atau akademisi serta masyarakat sipil
untuk hadir dan berbicara di setiap perancangan UU lainnya yang belum disahkan.
3. Sekjen DPR menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat
pertemuan dalam hal penolakan revisi UU KPK dengan DPR penolakan revisi UU
KPK dan RKUHP dengan DPR serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal 24
September 2019.
4. Sekjen DPR akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota Dewan untuk
tidak mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba dan
RKUHP dalam kurun waktu empat hari ke depan.

Beberapa pasal yang kontroversial dalam RUU KUHP adalah sebagai berikut :
1. Pelanggaran Adat (Pasal 2)
pelanggar hukum kewajiban adat di masyarakat dapat dipidana
2. Pengekangan Kebebasan Pers & Berpendapat ( Psala 218, 219, 220, 241, 247, 262, 263, 305, 354, 440, & 444)
Salah satunya: Wartawan atau netizen yang dianggap menghina Presiden/Wapres terancam hukuman pidana.
3. Santet (Pasal 252)
ancaman pidana mengenai santet akan cukup sulit untuk dibuktikan
4. Unggas berkeliaran (Pasal  278)
membiarkan unggas ternak berkeliaran di kebun/lahan yang baru ditanami milik orang lain dapat didenda sebanyak Rp 10 juta.
5. Penistaan agama (Pasal 304)
pelaku penodaan agama dapa dipidana 5 tahun penjara
6. Alat kontrasepsi (Pasal 414 &416)
orangtua sengaja perlihatkan alat kontrasepsi di depan anak didenda Rp 1 juta
7. Perzinahan (Pasal 417 & 419)
perempuan menginap dengan lawan jenis untuk menghemat biaya terancam pidana
8. Aborsi Kandungan (Pasal 251, 470, 471 & 472)
sengaja gugurkan kandungann termasuk korban perkosaan bisa dipidana penjara
9. Gelandangan (Pasal 432)
wanita pekerja pulang malam hari & terlunta-lunta hingga dianggap gelandangan dikenai denda Rp 1 juta.
10. Korupsi (Pasal 602)
koruptor terancam pidana minimal 2 tahun dan denda paling banyak kategori 4

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Tahapan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Gambar
source : https://www.freepik.com/free-photo/woman-with-colorful-shopping-bags_4636088.htm#page=1&query=shopping%20bag&position=4 Pada awal masa jabatan, pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah akan melakukan perancangan keuangan tahunan untuk negara atau daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dirancang untuk menetapkan keuangan daerah secara tahunan. Artikel ini akan membahas tahapan penyusunan APBD, fungsi dari APBD dan sumber pendapatan asli daerah. Penyusunan APBD terdiri dari beberapa tahapan dan semuanya telah diatur di dalam Pasal 73 UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pasal 73 (1) Kepala Daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. (2) DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah membahas Rancangan APBD yang disampaikan dalam rangka mendapatkan persetujuan. (3) Rancangan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dituangkan
Baca selengkapnya

Aksi Reformasi Mahasiswa Indonesia

Gambar
Dalam rilis pers  yang dikeluarkan oleh BEM UI (20/09), hasil perjanjian yang dicapai dari perundingan  dan negosiasi dengan pihak Sekjen DPR RI dalam Aksi Reformasi(19/09) adalah: 1. Aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan Dewan DPR RI dan seluruh anggota. 2. Sekjen DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan 19 September 2019, dosen atau akademisi serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara di setiap perancangan UU lainnya yang belum disahkan. 3. Sekjen DPR menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi UU KPK dengan DPR penolakan revisi UU KPK dan RKUHP dengan DPR serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal 24 September 2019. 4. Sekjen DPR akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota Dewan untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Minerba dan RKUHP dalam kurun waktu empat hari ke
Baca selengkapnya

Silang Pendapat Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual

Pada artikel ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait hukum kebiri dari artikel  ilmu hukum  pada post sebelumnya dikarenakan topik tersebut sedang ramai dibahas dan terdapat pertentangan akan hukuman tersebut. Agar mengetahui apa itu hukum kebiri dan bagaimana tanggapan para ahli maka jangan lupa untuk membaca artikel hingga akhir. Kehidupan bernegara erat kaitannya dengan hukum, yang kemudian digunakan untuk melindungi tiap-tiap warga negara yang bertempat tinggal di negara tersebut dan mengatur aktivitas yang terjadi di dalam suatu negara agar terciptanya ketertiban. Dalam prakteknya hukum meliputi berbagai bidang sebagai contoh yaitu Hukum Hak Asasi Manusia. Kasus yang baru-baru ini sedang ramai dibicarakan masyarakat Indonesia adalah mengenai hukum kebiri kimia yang dinilai menentang hak asasi manusia. Berikut ini kami bahas bagaimana pendapat ahli terkait hukuman kebiri yang berhubungan dengan HAM dan eksekusi sanksi kebiri. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai
Baca selengkapnya